TRENDETIK.COM, Jakarta, Jumat (19/12), Tokoh senior SOKSI sekaligus pengurus BP Lansia Pusat, Robinson Napitupulu, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan konkret dalam mencegah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Robinson, solusi yang paling realistis dan tidak perlu banyak teori adalah menghentikan sementara izin usaha penebangan pohon, sekaligus memprioritaskan penerbitan izin usaha penanaman pohon kembali. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Sudah saatnya izin usaha tebang pohon dihentikan sementara, dan pemerintah fokus menerbitkan izin usaha tanam pohon kembali. Ini solusi nyata untuk mencegah banjir bandang dan tanah longsor,” ujar Robinson di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan dini yang efektif, dibandingkan hanya sibuk menangani dampak bencana setelah kejadian. Menurutnya, menjaga kelestarian hutan adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana alam yang semakin sering terjadi akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.
Robinson juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki contoh gerakan nasional yang berhasil menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan. Ia merujuk pada program yang dijalankan Harmoko di Desa Air Joman, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada tahun 1991 melalui Kelompencapir dalam kegiatan PEPENDES atau Pekan Penerangan Pedesaan.
“Gerakan menanam pohon secara nasional saat itu berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap hijau, lestari, dan asri. Cara dan model kegiatan seperti ini sangat relevan dan bisa diadopsi kembali oleh pemerintah sekarang,” jelasnya.
Namun demikian, Robinson menyayangkan masih adanya praktik pencitraan di lapangan saat terjadi bencana. Ia menilai sebagian pejabat publik kerap lebih menonjolkan penampilan di depan kamera ketimbang menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama bencana.
“Kita sering melihat gaya-gaya pencitraan saat turun ke lokasi bencana, seolah-olah ikut prihatin, padahal kerusakan lingkungan akibat pembalakan hutan legal maupun ilegal terus dibiarkan. Meski demikian, saya percaya masih ada pejabat yang tulus dan benar-benar peduli,” katanya.
Robinson menegaskan bahwa dirinya akan terus menyuarakan dan mendorong semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk melakukan gerakan tanam pohon kembali secara masif dan berkelanjutan. Fokus utama, menurutnya, harus diarahkan pada rehabilitasi lahan-lahan yang telah rusak akibat pembalakan hutan.
“Saya akan terus berteriak dan menyuarakan pentingnya gerakan tanam pohon kembali, khususnya di lahan-lahan yang sudah dirusak oleh penjahat pembalak hutan, baik yang legal maupun ilegal,” tegas Robinson.
Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan yang tegas, terukur, dan konsisten demi melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta menjaga warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
“Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Jika kita serius menanam hari ini, kita sedang menyelamatkan masa depan,” pungkas Robinson.
